Pemerintah Harus Segera Beberkan Hasil Investigasi Pembakaran Musala di Papua
Laskar Santri Desak Pencabutan Perda Bermuatan Diskriminasi
![Pemerintah Harus Segera Beberkan Hasil Investigasi Pembakaran Musala di Papua](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150722_023753/023753_606070_rusuh_papua_twiter.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Laskar Santri Nusantara (LSN) mendesak pemerintah maupun aparat keamanan bergerak cekatan dalam menangani kasus pembakaran musala di Karabuga, Tolikara, Papua saat perayaan Idul Fitri, Jumat (17/7). Menurut Wail Ketua LSN, Didik Setiawan, proses investigasi pun semestinya berlangsung transparan untuk menghindari kecurigaan.
"Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai spekulasi dan kecurigaan dari masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terulang kembali kasus serupa di waktu mendatang," ujar Didik melalui rilis ke media, Selasa (21/7).
Didik menambahkan, aparat keamanan harus segera manangkap pelaku dan aktor intelektual di balik insiden pembakaran musala di Tolikara. Selanjutnya, pelaku maupun dalang kerusuhan di Tolikara harus diproses hukum.
Namun demikian, katanya, seiring proses investigasi maka pemerintah pusat maupun di Papua harus proaktif membangun toleransi beragama di provinsi berjuluk Bumi Cenderawasih itu. Menurutnya, toleransi penting untuk keberlangsungan kebebasan beragama dan menjalankan peribadatan.
Didik juga mengatakan, dalam rangka membangun toleransi beragama maka pemerintah semestinya menyisir peraturan daerah (perda) yang diskriminatif karena menyangkut ruku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Selanjutnya, perda-perda yang diskriminatif itu harus segera dicabut. “Cabut perda yang dapat mengganggu keutuhan NKRI,” cetusnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Laskar Santri Nusantara (LSN) mendesak pemerintah maupun aparat keamanan bergerak cekatan dalam menangani kasus pembakaran musala di Karabuga,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal Senilai Rp 5,4 Miliar di Lampung hingga Awal Februari 2025
- Eks Polisi yang Jadi Panglima KKB Diterbangkan ke Jayapura
- Pengamat: Mendiktisaintek Satryo Soemantri Layak Direshuffle oleh Prabowo
- Luncurkan Buku Manajemen Haji, Cak Imin Sampaikan Usulan Penting
- Sidang Perceraian Baim Wong Kembali Digelar, Paula Verhoeven Hadirkan 2 Saksi
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja