Pemerintah Harus Serius Mendorong Bioethanol Sebagai BBN

Menurutnya, Pemerintah harus serius mendorong pengembangan bioethanol. Pemerintah, kata Marwan, harus terlibat aktif.

Misalnya untuk mengerahkan potensi BUMN, keuangan sehingga bisa menyediakan bahan baku bioethanol dengan skala massal.

Kondisi itulah menurut Marwan yang membedakan dengan biodiesel.

Biodiesel, lanjutnya, didukung perkebunan kelapa sawit, yang pada 2023 seluas 16,3 juta hektar di 26 provinsi Indonesia.

“Kalau bioethanol, kebun singkong atau tebu kita dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO. Itu dasarnya. Kecuali kalau Pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektar,” kata dia.(chi/jpnn)