Pemerintah Harus Tegas, Jangan Lagi Ada Trader Gas Bermodal Kertas

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan pemerintah tidak boleh berkompromi terhadap trader gas modal kertas yang terlibat dalam penjualan gas bumi.

Alasannya, trader gas yang bermodal kertas inilah menjadikan konsumen harus membayar biaya energi sangat mahal.

"Mestinya ESDM tegas, melarang trader tak punya infrastruktur beroperasi, bahkan jika perlu diberi sanksi hingga izin usahanya dicabut. Mereka masih menerima pasokan karena ada kedekatan ke orang dalam yang bisa menentukan pasokan gas itu diberikan," tegas Fahmy saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1).

Berdasarkan dokumen laporan keuangan Pertagas tahun 2014 yang terungkap ke media, menyebutkan Pertagas mengalirkan gas ke banyak trader gas. Untuk tahun itu saja, ada lebih dari 10 trader gas yang ‘bermitra’ dengan Pertagas.

Ironinya, sebagian besar dari para trader gas itu tidak memiliki infrastruktur gas bumi seperti yang disyaratkan pemerintah. Selain membuat harga gas semakin mahal, keberadaan trader gas modal kertas itu membuat infrastruktur gas bumi di Tanah Air tidak berkembang.

Trader gas yang menikmati aliran gas dari Pertagas berdasar laporan resmi Pertagas itu di antaranya adalah PT Bayu Buana Gemilang-TS (di pasok 6.480 miliar British thermal unit (BBTU), PT Java Gas Indonesia (6.060 BBTU), PT Sadikun Niagamas Raya (5.239 BBTU), PT Surya Cipta Internusa (6.140 BBTU),  PT Walinusa Energi (4.562 BBTU), PT Alamigas Mega Energy (147 BBTU),  PT Dharma Pratama Sejati (394 BBTU), PT IGAS (1,26 BBTU), PT Trigas (25,77 BBTU),  PT Ananta Virya (1,5 BBTU), PT Mutiara Energi (3.625 BBTU), dan PT Jabar Energi dipasok (516 BBTU).

Fahmy mengungkapkan, para pelaku usaha di industri migas tahu bahwa sebagian besar trader gas yang disokong Pertagas tersebut tidak memiliki infrastruktur, baik berupa pipa maupun infrastruktur pendukung lainnya.

“Jika BUMN seperti Pertagas masih dikuasai oleh pemburu rente, harga gas tidak akan pernah turun. Upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dengan dukungan energi yang efisien akan sulit terwujud,” tegas Fahmi yang juga mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.