Pemerintah Harus Tekan Inefisiensi Anggaran Infrastruktur

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, Sigit Sosiantomo, menyayangkan terjadinya inefisiensi anggaran pada APBN 2012 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, inefisiensi itu menunjukkan pemerintah tak bisa menyusun skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur.

Sigit menyatakan, inefisiensi semestinya sudah dapat dimitigasi pada saat perencanaan anggaran. "Masalah perencanaan dan koordinasi lintas lembaga adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Pemerintah juga harus menyiapkan dengan baik program dan pemilihan prioritasnya," ujarnya di Jakarta, Senin (13/5).

Sebelumnya diberitakan, inefisiensi anggaran belanja di 87 instansi pemerintah pusat pada tahun lalu mencapai Rp 72 triliun. Inefisiensi antara lain berupa duplikasi program, realisasi tak sesuai dengan tolok ukur kinerja, maupun realisasi tak sesuai target.

Berdasarkan evaluasi anggaran tahun 2012 yang dilakukan Kementerian Keuangan tersebut, inefisiensi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp 7 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 4,9 triliun. Total inefisiensi dua mitra kerja Komisi V ini mencapai Rp 11,9 triliun.