Pemerintah Harusnya Tidak Ikut Bahas RUU

JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Saldi Isra menyarankan pemerintah untuk keluar dari keikutsertaan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) bersama DPR.

Kalau pemerintah bersama DPR tetap membahas RUU setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait yudicial review DPD maka semua produk Undang Undang (UU) dengan sangat mudah dianulir oleh MK.

"Putusan MK itu dapat dijadikan alas hukum bagi pemerintah untuk keluar dari pembahasan RUU bersama DPR. Kecuali dalam waktu dekat DPR mau melibatkan DPD dalam menyusun dan membahas RUU tertentu, maka asas legislasi tripatrit sebagaimana yang diperintahkan oleh MK terpenuhi," kata Saldi Isra, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (1/5).

Dikatakannya, kalau pemerintah menolak membahas RUU bersama DPR karena DPD tidak diikutsertakan maka sikap tersebut sangat menguntungkan pemerintah.