Pemerintah Indonesia Diminta Terbuka dan Tegas dalam Tangani Virus Corona

Selasa, 31 Maret 2020 – 21:46 WIB

Tim medis RSUP Sanglah pernah lakukan simulasi penanganan pasien terjangkit virus corona di Ruang Isolasi Nusa Indah, tanggal 12 Februari 2020. (Kompas.com / Imam Rosidin)

Di dalam negeri, lockdown perlu dilakukan secara parsial: teritorial dan sosial.

Maksud saya begini. Lockdown teritorial atau horizontal itu memastikan bahwa 'zona merah' mutlak tidak dimasuki dan tidak ada yang keluar dari sana.

Zona yang lain masih bisa ada mobilitas tapi ketat dijaga.

Lockdown sosial atau vertikal itu memastikan bahwa kelompok rentan (usia di atas 65, berkondisi penyakit khusus, imunitas rendah) diamankan, dan tidak berinteraksi dengan yang lain. Disiapkan tempat khusus untuk isolasi ini.

Menurut saya, ini bisa dilakukan. Jadi masih ada mobilitas. Ekonomi tidak akan mati.

Photo: Sejumlah daerah sudah mulai berinisiatif melakukan 'lockdown' lokal, seperti di dusun Tembi, Desa Timbulharjo Bantul, DI Yogyakarta, yang membatasi jalan masuk ke kampung mereka demi mencegah penyebaran COVID-19. (Supplied: Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin)

Beberapa hari terakhir kita juga melihat "inisiatif" dari pemerintah daerah, baik di tingkat Kotamadya, Kabupaten, maupun Provinsi untuk melakukan lockdown lokal. Apa artinya "inisiatif" daerah ini bagi Pemerintah Pusat?

"Inisiatif" lockdown sejumlah pemda sangat bisa dipahami. Mereka yang belum terdampak pasti tidak akan mau terdampak.