Pemerintah Indonesia Diminta Terbuka dan Tegas dalam Tangani Virus Corona

Selasa, 31 Maret 2020 – 21:46 WIB

Tim medis RSUP Sanglah pernah lakukan simulasi penanganan pasien terjangkit virus corona di Ruang Isolasi Nusa Indah, tanggal 12 Februari 2020. (Kompas.com / Imam Rosidin)

Mereka yang sudah terdampak, ingin agar dampaknya tidak 'menular' kepada yang lain [tetangganya].

Pada akhirnya, yang merasakan di lapangan adalah pemerintah daerah. Sejumlah pemda sudah kewalahan dengan kasus covid19 dan sistem kesehatan mereka sudah mulai terdampak.

Dan karena di era desentralisasi dan demokratisasi ini kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setempat dan bertanggungjawab pada mereka, kepada merekalah, bukan kepada pemerintah pusat, akuntabilitas dituntut.

Kesulitan apa yang menurut Anda bisa terjadi jika tidak ada lockdown seperti yang tadi Anda sampaikan?

Ambillah contoh distribusi APD [Alat Pelindung Diri] yang bikin ramai di media. Distribusi APD jelas tidak merata.

Dalihnya: tidak semua zona merah.

Kalau tidak ada lockdown, ada mobilitas orang dari zona merah ke daerah yang masih aman, misalnya lewat mudik, maka daerah aman itu akan jadi merah.

Lantas apakah zona yang baru merah itu akan mendapat distribusi alat kesehatan, APD, dan tenaga kesehatan? Belum tentu. Saat ini saja nakes kita tidak terdistribusi merata.