Pemerintah Inginkan Lebih dari Satu BPJS

Terhadap hal ini, Surya Chandar, pimpinan Pansus menegaskan, tidak masalah BPJSnya akan dibentukan lebih dari satu. Hanya saja dia meminta agar pemerintah memang berniat mempercepat penetapan UU BPJS dan kemudian membentuk badan hukumnya.

"Tidak usah pikir bentuk satu atau dua BPJS. Kalau keuangan negara belum cukup, bentuk satu BPJS saja dulu. Karena masyarakat kita sudah menunggu-nunggu BPJS ini," terangnya. (Esy/jpnn)

Sementara itu, Pansus RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menilai terjadi ketidak-konsistenan antara DIM (daftar inventarisasi masalah) dengan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Pansus berpendapat seharusnya, antara keduanya ada keselarasan lantaran penyusunan DIM RUU BPJS rujukannya adalah UU SJSN.

"Banyak sekal ketidak-konsistenan antara DIM dan UU SJSN. Kalau ini tidak diatur akan menimbulkan masalah baru," kata Zulminar.