Pemerintah Jangan Hanya Umbar Langkah Populis
Terkait Tuntutan Kenaikan Upah Buruh
Selasa, 05 Februari 2013 – 00:20 WIB
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menengarai adanya motif politik di balik tuntutan kenaikan upah buruh yang menurutnya semakin tak masuk akal. Bahkan, ada kecenderungan aksi untuk menuntut kenaikan upah buruh meningkat di daerah-daerah yang hendak menggelar Pilkada.
Siti mengatakan, motif politik di balik aksi kenaikan upah buruh begitu nyata terlebih lagi menjelang 2014 ini. “Mayoritas buruh sebenarnya hanya ikut-ikutan. Siapa sih yang tidak mau gaji naik? Doktrin seperti itu yang digunakan pihak-pihak tertentu sehingga buruh akhirnya mau turun ke jalan," ujar Siti, Senin (4/2) menanggapi semakin maraknya aksi menuntut kenaikan upah buruh di sejumlah daerah, terutama di kawasan DKI, Banten dan Jawa Barat.
Baca Juga:
Namun ia mengingatkan kalangan buruh agar tidak mudah terprovokasi. Sebab, lanjut Siti, bisa jadi hanya pihak tertentu saja yang mengambil keuntungan dari aksi buruh menuntut kenaikan upah.
Salah satu yang perlu dipertimbangkan buruh, lanjut Siti, adalah kemungkinan relokasi pabrik karena pengusaha tak kuat lagi membayar upah. "Padahal, kalau perusahaan bangkrut atau memilih hengkang ke luar negeri atau daerah lain, imbas yang paling besar justru pada buruh itu sendiri,” ulasnya.
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menengarai adanya motif politik di balik tuntutan kenaikan
BERITA TERKAIT
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air
- Polda Metro Jaya Buru Tersangka Penggelapan Haksono Santoso
- Masih Ragu Transplantasi Rambut? Simak Kiat Berikut
- Ketua Umum Bhayangkari Hibur Anak-anak Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi