Pemerintah Jangan Hanya Umbar Langkah Populis
Terkait Tuntutan Kenaikan Upah Buruh
Selasa, 05 Februari 2013 – 00:20 WIB
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menengarai adanya motif politik di balik tuntutan kenaikan upah buruh yang menurutnya semakin tak masuk akal. Bahkan, ada kecenderungan aksi untuk menuntut kenaikan upah buruh meningkat di daerah-daerah yang hendak menggelar Pilkada.
Siti mengatakan, motif politik di balik aksi kenaikan upah buruh begitu nyata terlebih lagi menjelang 2014 ini. “Mayoritas buruh sebenarnya hanya ikut-ikutan. Siapa sih yang tidak mau gaji naik? Doktrin seperti itu yang digunakan pihak-pihak tertentu sehingga buruh akhirnya mau turun ke jalan," ujar Siti, Senin (4/2) menanggapi semakin maraknya aksi menuntut kenaikan upah buruh di sejumlah daerah, terutama di kawasan DKI, Banten dan Jawa Barat.
Baca Juga:
Namun ia mengingatkan kalangan buruh agar tidak mudah terprovokasi. Sebab, lanjut Siti, bisa jadi hanya pihak tertentu saja yang mengambil keuntungan dari aksi buruh menuntut kenaikan upah.
Salah satu yang perlu dipertimbangkan buruh, lanjut Siti, adalah kemungkinan relokasi pabrik karena pengusaha tak kuat lagi membayar upah. "Padahal, kalau perusahaan bangkrut atau memilih hengkang ke luar negeri atau daerah lain, imbas yang paling besar justru pada buruh itu sendiri,” ulasnya.
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menengarai adanya motif politik di balik tuntutan kenaikan
BERITA TERKAIT
- Gandeng Resinergi, SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dari Sampah Perkotaan
- Legislator NasDem Tawarkan Solusi Ini Demi Menyejahterakan Petani
- Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Terima Penghargaan dari Kementerian BUMN
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo