Pemerintah Jangan Hanya Umbar Langkah Populis

Ia mencontohkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI, Jabar dan Banten yang mencapai 40 persen, telah berimbas langsung pada kelangsungan usaha sejumlah pabrik. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ancang-ancang hengkang ke Myanmar atau Vietnam untuk mencari upah buruh yang murah.

Sayangnya, lanjut Siti, pemerintah tak bisa berbuat banyak dalam memberikan solusi yang bisa memuaskan buruh tanpa membebani pengusaha. "Tidak ada yang salah dengan kenaikan upah buruh. Namun harus diingat, jangan sampai para buruh hanya menjadi korban kebijakan populis pemerintah saja. Kalau akhirnya terjadi PHK besar-besaran, apakah pemerintah sudah siap?” pungkasnya. (ara/jpnn)