Pemerintah Jangan Jadi Dealer, Tapi Leader
Kamis, 10 Februari 2011 – 18:52 WIB
JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat, KH Muh Syibli Sihabuddin meminta pemerintah harus menjadi leader, pemimpin bukan dealer dalam menangani konflik agama, seperti dalam kasus akhir-akhir ini. Kalau menjadi leader, kata Sihabuddin, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wajib menindak tegas pelaku anarkis sesuai konstitusi dan hukum yang ada.
“Pemimpin itu harus tegas dalam menyikapi berbagai bentuk tindakan anarkisme dan pelanggaran hukum. Kalau tidak tegas, pemerintah akan kehilangan trust-kepercayaan dan wibawa dari rakyat. Akibatnya negara akan terancam desintegrasi,” tegas Muh Syibli Sihabuddin, di Jakarta, Kamis (10/2).
Menurut Sihabuddin, yang juga anggota DPD asal Sulawesi Barat itu, konflik dan anarkisme bernuansa agama selama ini terkesan manusia harus menjadi kepentingan dari agama.
"Padahal, agama itu diturunkan adalah untuk kepentingan manusia. Tapi, faktanya yang terjadi sebaliknya. Sehingga, orang lain yang berbeda dianggap salah dan hanya diri dan kelompoknyalah yang paling benar," ujar Sihabuddin.
JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat, KH Muh Syibli Sihabuddin meminta pemerintah harus menjadi leader, pemimpin
BERITA TERKAIT
- BAZNAS Siak Salurkan Bantuan Tahap Ketiga untuk Palestina
- Kementan Menggelar Workshop Pembinaan Karier Dosen Pertanian
- Zakat Dipakai untuk Membiayai Makan Gratis? Saleh: Perlu Kajian dan Pendapat Ulama
- Pak Rudy: Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Tinggal Dibuatkan SK-nya Saja
- Somatom Force, Sistem CT Teknologi Canggih Rendah Paparan Radiasi
- Honorer Database BKN jadi PPPK Penuh Waktu Bertahap Hingga 2026