Pemerintah Jangan Jadi Dealer, Tapi Leader

JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat, KH Muh Syibli Sihabuddin meminta pemerintah harus menjadi leader, pemimpin bukan dealer dalam menangani konflik agama, seperti dalam kasus akhir-akhir ini. Kalau menjadi leader, kata Sihabuddin, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wajib menindak tegas pelaku anarkis sesuai konstitusi dan hukum yang ada.

“Pemimpin itu harus tegas dalam menyikapi berbagai bentuk tindakan anarkisme dan pelanggaran hukum. Kalau tidak tegas, pemerintah akan kehilangan trust-kepercayaan dan wibawa dari rakyat. Akibatnya negara akan terancam desintegrasi,” tegas Muh Syibli Sihabuddin, di Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut Sihabuddin, yang juga anggota DPD asal Sulawesi Barat itu, konflik dan anarkisme bernuansa agama selama ini terkesan manusia harus menjadi kepentingan dari agama.

"Padahal, agama itu diturunkan adalah untuk kepentingan manusia. Tapi, faktanya yang terjadi sebaliknya. Sehingga, orang lain yang berbeda dianggap salah dan hanya diri dan kelompoknyalah yang paling benar," ujar Sihabuddin.