Pemerintah Jangan Main-main Soal Tapal Batas!

Berdasarkan pengalaman tersebut, katanya, pimpinan DPR mendukung temuan Komisi I soal pencaplokan wilayah darat di Kalbar itu menjadi fokus perhatian serius agar persoalan atas lepasnya wilayah RI sebelumnya tidak kembali terulang.

Terlebih sudah adanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri. "Lembaga tersebut mestinya terdepan dalam menemukan fakta-fakta tersebut. Ini kan yang menemukan fakta tersebut DPR sementara Badan Pengelola Perbatasan melihat tidak ada masalah."

Karena itu, ia meminta Pemerintah bersikap tegas pada Malaysia, agar pencaplokan wilayah tersebut tidak kian meluas. Priyo mengatakan akar persoalan dari pencaplokan wilayah perbatasan memang tidak lepas dari persoalan minimnya pembangunan di perbatasan yang tertinggal.

"Karena itu, Pemerintah tidak sekadar berwacana soal percepatan pembangunan di wilayah perbatasan itu. Saya juga melihat dalam manajemen perbatasan kurang bagus, ini harus diubah," ungkapnya. (fas/jpnn)