Pemerintah Jangan Terjebak Perdebatan Kontraproduktif

"Karena jika sektor riil terpukul dampak selanjutnya adalah sektor perbankan berpotensi terseret," tukasnya.

Hal paling mendesak sekarang adalah, ucap Andreas, pemerintah segera membuat kebijakan yang berorientasi pada arah untuk menarik devisa dan konversi valas dari para eksportir ke rupiah dalam ke rangka menyeimbangkan supply dan demand dolar Amerika. Aksi yang menonjol sekarang adalah kebijakan berorientasi pada demand side sementara supply side kurang mendapat prioritas.

Dia juga menyatakan, selama ini yang bergerak di pasar sekarang hanya Bank Indonesia (BI). Untuk itu pemerintah melalui kebijakannya perlu mendorong eksportir yang devisnya di bank terutama di bank BUMN mengkonversi dolar mereka ke rupiah.

"Sektor pangan dan energi juga harus menjadi basis kebijakan pemerintah. Lonjakan berbagai kebutuhan pangan dalam negeri secara silih berganti selalu menghantui masyarakat. Kehadiran Pemerintah dalam bentuk kebijakan yang menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok ini tidak bisa ditunda-tunda lagi," terang Andreas.

Di bidang energi, lanjutnya, rencana kenaikan harga elpiji 3 kilogram sepantasnya dikaji ulang dan memastikan pencabutan subsidi tarif dasar listrik tidak memukul sektor UMKM. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat yang semakin menurun dan beban hidup yang semakin berat.

Dengan demikian, kata Andreas, mendongkrak daya beli masyarakat berupa peningkatan distribusi pendapatan harus menjadi prioritas. Caranya antara lain memperbanyak proyek-proyek padat karya di sektor pertanian, pariwisata, investasi dalam negeri dan penjadwalan ulang proyek-proyek yang pendanaannya belum jelas sehingga hanya akan memperbesar utang dan defisit primer.

Dia menambahkan, sektor penerimaan negara terutama pajak perlu digenjot tetapi harus dengan target realistis. Target 2015 kemungkinan tidak tercapai. Dukungan kebijakan sektor pajak jangan hanya mengedepankan fungsi budgeter, tetapi juga fungsi insentif terutama kepada sektor UMKM.

Pemerintah dalam membuat paket kebijakan ekonomi harus benar-benar memperhatikan stake holder, baik kalangan pengusaha besar,menengah maupun kecil. Jangan sampai terjadi paket kebijakan lebih banyak menguntungkan pada konglomerasi.