Pemerintah Jangan Terjebak Permainan Malaysia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus didesak untuk bertindak tegas kepada Malaysia. Bahkan, saat Joint Ministry Conference (pertemuan antarmenteri) yang rencananya digelar di Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang, beberapa pihak mendesak supaya pemerintah tidak terjebak dalam persoalan perbatasan. Sebaliknya, pemerintah diminta supaya fokus pada penyelesaian kasus-kasus hukum yang lebih konkret.

 

"Saya yakin sampai kapanpun masalah perbatasan tidak akan bisa selesai," ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana .

 

Menurut Hikmahanto, jika dipaksakan, dialog dan pembahasan soal perbatasan itu akan menghabiskan energi dan tidak menghasilkan apapun. Hikmahanto memperkirakan pembahasan perbatasan yang bertele-tele akan menemui kebuntuan. Sebab, bagaimanapun juga, Indonesia dan Malaysia memiliki keingian kuat untuk mempertahankan daerah yang mereka klaim sebagai wilayahnya. "Kita (Indonesia) dan mereka (Malaysia) tidak akan melepaskan meskipun cuma sejengkal," tegasnya.

 

Karena itu, lanjut Hikmahanto, lebih baik dalam pertemuan nanti pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) fokus membahas tentang permasalahan yang terjadi akibat konflik perbatasan tersebut. Misalnya, permasalahan tentang perlakuan buruk Malaysia kepada tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri) yang ditangkap Marine Police Malaysia (MPM) beberapa waktu lalu.