Pemerintah Kaji Bangun Penjara Superketat di Pulau Terluar

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji menyiapkan penjara di pulau terluar untuk para penjahat kelas kakap. Hal itu merupakan salah satu upaya mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas). 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, dalam sebuah rapat terbatas beberapa waktu lalu sudah diputuskan merelokasi penghuni lapas yang terlibat kejahatan berat di penjara pulau terluar. 

"Kami akan merelokasi lapas yang super-maximum security di pulau terluar," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jumat (14/10). 

Menteri asal PDI Perjuangan itu menegaskan, masalah ini tengah dikaji secara serius. Termasuk untuk jenis kejahatan dan pelaku yang akan "dibuang" di penjara pulau terluar. 

"Lagi kami kaji untuk misalnya bandar-bandar (narkoba) yang berat-berat, teroris yang ideolog-ideolog lalu koruptor yang besar-besar," kata mantan anggota Komisi II DPR itu. 

Menurut Yasonna, yang harus dilakukan pertama kali ialah mencari lokasi. Jika dana di APBN kurang maka bisa dilakukan ruislag atau tukar menukar barang milik negara. "Nanti kami buat kajian di Kemenkopolhukkam," tegasnya.

Yasonna juga akan menambah jumlah petugas di lapas yang mengalami kelebihan kapasitas. Tahun ini, ujar dia, akan ditambah sebanyak 5000 petugas. Tindakan tegas juga akan diterapkan jika masih ada petugas lapas yang terlibat pungutan liar. "Ya dipecat," tegasnya. 

Namun, diakuinya memang ada persoalan di aturan terkait aparatur sipil negara. Misalnya, pegawai yang sudah dipecat bisa naik banding. Jika menang, maka hukumannya dikurang alias tak bisa dipecat.