Pemerintah Kaji Batas Kepemilikan Asing di Industri Asuransi
![Pemerintah Kaji Batas Kepemilikan Asing di Industri Asuransi](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/02/05/6d4da3e9e893a08cd4ab7fed768320bc.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Pihak asing masih menguasai kepemilikan industri asuransi di Indonesia.
Karena itu, pemerintah mengkaji ulang besaran persentase kepemilikan asing di perusahaan asuransi dalam negeri.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sedang merumuskan pendalaman cakupan dan pelaku industri asuransi.
Kemenkeu juga berkoordinasi dengan OJK mengenai industri asuransi serta dengan Bank Indonesia untuk membahas premi asuransi.
Pihak-pihak tersebut meninjau acuan dari negara-negara maju terkait dengan batasan kepemilikan asing di perusahaan asuransi.
’’Kami ingin melihat di negara maju seperti apa. Lalu, pelaku industrinya seperti apa. Kami akan ajak bicara,’’ imbuh Mardiasmo.
Hingga saat ini, pemerintah dan DPR belum sepakat mengenai besaran persentase kepemilikan asing di perusahaan asuransi.
Dalam raker dengan Komisi XI, Senin (17/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan kepemilikan asing di perusahaan asuransi mencapai 80 persen, bahkan bisa sampai seratus persen.
Pihak asing masih menguasai kepemilikan industri asuransi di Indonesia.
- Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi Perlu Strategi Komunikasi Efektif
- Jasaraharja Putera Selesaikan Klaim Asuransi Public Liability Sebesar Rp 2,6 M
- Bu Sri Mulyani Bertitah, Tenaga Honorer Tidak Akan Terkena PHK
- Ekspor Perdana di 2025, Taru Martani Berhasil Kirim 5.200 Batang Cerutu ke Taipei
- Gita Wirjawan dan Sri Mulyani Bicara Menjaga Stabilitas Fiskal RI di Tengah Ketidakpastian Global
- Berkat Peran Agen, MPM Insurance Catat Pertumbuhan di Kuartal III 2024