Pemerintah Kaji BUMN Garap Inalum

JAKARTA – Pemerintah tengah melakukan kajian kemungkinan pembentukan BUMN baru untuk menggarap proyek PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Pembentukan BUMN baru dapat dilakukan jika opsi ini dinilai lebih tepat untuk kelanjutan Inalum  setelah 100 persen saham sudah berhasil dikuasai pemerintah. 

“Tidak tertutup kemungkinan untuk membentuk BUMN baru, kalau itu dianggap tepat," kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar di Jakarta. Pemerintah masih menunggu keberhasilan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai wakil pemerintah untuk mengambil alih seluruh saham Inalum dari pemegang saham lama.

Kendati demikian, kata Mustafa, opsi ini belum menjadi keputusan bulat. Pasalnya, pemerintah terus mengkaji konsep pengembangan Inalum. Soal dana, diyakini dari kajian yang ada menunjukkan kemampuan finansial, teknis, dan manajemen untuk menerima pelimpahan saham itu.  Diperkirakan dana yang harus digelontorkan untuk menguasai 100 persen saham di Inalum sekitar USD 700-800 juta. Guna memeuhi dana itu, pemerintah telah menetapkan tiga lembaga keuangan pelat merah memuluskan rencana pengambilalihan saham.

Ketiga lembaga keuangan itu adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Nantinya, ketiganya akan menopang Antam. Bahkan Danareksa telah menyiapkan dana mencapai Rp 8 triliun.