Pemerintah Kaji Penambahan Masa Kerja TNI/Polri

JAKARTA — Pemerintah belum memutuskan usulan tentang penambahan masa kerja TNI/Polri. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih terus terus mempertimbangkannya.

Deputi Kementerian PAN-RB bidang SDM, Ramli Naibaho yang dihubungi JPNN, Minggu (10/1), mengatakan bahwa usulan itu masih dikaji. “Ya usulan memperpanjang masa pensiun TNI Polri dari 56 menjadi 58 kita tampung dulu. Pemerintah tidak bisa langsung mengiyakannya, karena ada tahapan yang harus dilakukan,” kata Ramli.

Menurutnya, tahapan yang harus dilakukan antara lain melakukan survey ke lapangan, melakukan wawancara, mengambil sample. Ramli menegaskan proses itu memakan waktu yang lama. Sebab, dari proses tersebut akan terlihat apakah penambahan masa kerja PNS dan TNI Polri itu efektif.

“Konsekuensi penambahan usia pensiun berarti beban negara juga bertambah, karena harus menggaji full dua tahun. Konsekuensi lainnya, ada seorang TNI/Polri harus meningkatkan kinerjanya. Kalau kinerjanya biasa saja, ya untuk apa negara menggajinya lebih lama,” jelasnya.