Pemerintah Kalah di 61 Persen Sengketa Pajak

Statistik rasio putusan Pengadilan Pajak sejak 2002-2009 menunjukkan, jumlah perkara keseluruhan yang ditangani sejak awal pengadilan ini berdiri mencapai 22.105 perkara. Jumlah yang dimenangkan oleh wajib pajak mencapai 13.678 atau 61 persen, dengan status dikabulkan seluruhnya 8.228 perkara, dikabulkan sebagian 4.147 dan dibatalkan Surat Ketetapan Pajaknya 1.303 perkara. "Adapun yang dimenangkan Ditjen Pajak sebanyak 8.427 atau hanya 39 persen dari total keseluruhan kasus,"kata Tjip.

Fakta lain yang menjadi perhatian serius Satgas adalah seringnya petugas Ditjen Bea dan Cukai yang tidak menghadiri sidang di Pengadilan Pajak. Menurut Denny, berdasar data dari Pengadilan Pajak, dari total kasus sengketa pajak yang melibatkan Ditjen Bea dan Cukai, 50 persen lebih aparat Bea dan Cukai justru tidak menghadiri sidang. "Kita akan telusuri, apa alasannya," ucapnya.

Padahal, menurut Sekretaris Pengadilan Pajak Juni Hastoto, saat ini persentase kasus sengketa pajak yang melibatkan Ditjen Bea dan Cukai justru lebih banyak dibandingkan dengan sengketa kasus pajak yang melibatkan Ditjen Pajak. "Sekitar 60 persen dari kasus yang masuk ke Pengadilan Pajak kini justru yang menyangkut Bea dan Cukai," ujarnya.

Juni mencontohkan, sepanjang 2009 lalu, dari total 7.462 perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak, 4.461 perkara diantaranya terkait dengan Bea dan Cukai, adapun yang terkait dengan Ditjen Pajak sebanyak 2.993 perkara, dan sisanya sebanyak 8 perkara terkait dengan pajak daerah.