JPNN.com 
Pemerintah Kebelet Hapus Premium, Demokrat Khawatir Rakyat Jadi Susah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium tahun ini.
Menurut dia, kebijakan itu terburu-buru dilontarkan.
"Berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19," ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan menilai rencana penghapusan premium tersebut kurang tepat dilakukan.
Pasalnya, daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19.
"Penghapusan BBM jenis premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium," ungkap Syarief Hasan.
Meski mendukung BBM yang ramah lingkungan, Syarief menyebut tidak seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah memberatkan masyarakat.
“Saya juga setuju bahwa kita perlu beralih dari BBM dengan oktan rendah ke oktan yang lebih tinggi. Namun, hal lain yang harus dipikirkan adalah solusi alternatif bagi masyarakat sebagai pengganti premium," ungkap Syarief Hasan.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasa menyebut pemerintah terburu-buru dalam penghapusan premium
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis
- BNI, CIMB Niaga, & CIMB Niaga Finance Salurkan Bantuan kepada Siswa di NTT
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
