Pemerintah Kebut 15 Proyek Infrastruktur

jpnn.com - JAKARTA - Minimnya infrastruktur selalu menjadi titik lemah perekonomian Indonesia. Di sisa waktu pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal tiga bulan, pemerintah siap mempercepat pelaksanaan proyek-proyek besar.       

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah sudah menetapkan 15 proyek yang menjadi prioritas untuk segera dikerjakan. 'Karena skala proyeknya besar, jadi butuh persetujuan tingkat menteri atau presiden,' ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian kemarin (19/6).
       
Ke-15 proyek yang dimaksud sebagian adalah jalan tol. Misalnya, empat ruas tol Trans Sumatera senilai Rp 335 triliun, ruas Cibitung-Cilincing senilai Rp 4,22 triliun, tol Manado-Bitung senilai Rp 4,33 triliun, dan jalan pintas Palu-Tarigi senilai Rp 2,22 triliun. 
       
Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan konsumei listrik, pemerintah siap membangun proyek pembangkit. Di antaranya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumsel 9-10 MW senilai Rp 25 triliun dan PLTU Pangkalan Susu 2 kapasitas 100 MW senilai USD 471 juta. Kemudian PLTU Takalar 2 berkapasitas 100 MW senilai USD 294 juta serta jaringan kabel listrik bawah laut Jawa-Sumatera Rp 2,12 triliun.
       
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriyatna menambahkan, selama ini 15 proyek tersebut tidak kunjung dimulai karena ada kendala pembebasan lahan, perizinan, hingga kebutuhan pendanaan pinjaman dari luar negeri. 'Tadi Pak CT (Menko Perekonomian Chairul Tanjung) bilang akan diupayakan agar bisa groundbreaking (peletakan batu pertama) Oktober nanti,' katanya.
       
Meski demikian, Dedy mengakui target tersebut butuh upaya ekstrakeras. Salah satu kendalanya adalah pendanaan yang tidak semuanya menggunakan dana APBN. Karena itu, butuh pendanaan eksternal maupun pendanaan asing. 'Sebab, kebutuhan dananya kan besar, makanya butuh persetujuan presiden,' ucapnya. (owi/oki)