Pemerintah Kebut Persiapan 10 Destinasi Wisata Setara Bali
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Jokowi ngebut menyiapkan 10 "Bali-Bali" baru. Setelah membahasnya dalam Ratas (Rapat Terbatas) 7 menteri dan 2 gubernur di kompleks candi Borobudur, Jateng, Jokowi langsung merataskan Kawasan Danau Toba di Istana Negara, Selasa (2/2).
Dalam Ratas yang dihadiri Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menpar Arief Yahya dan Menseskab Pramono Anung, dengan 5 dari 7 bupati di Toba itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali pentingnya pariwisata sebagai pendongkrak dan penggerak ekonomi nasional. Karena itu Mantan Gubernur DKI ini menegaskan kembali pentingnya percepatan dan akselerasi.
Optimisme Presiden Jokowi makin terasa ketika melihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2015, sebensar 10,4 juta orang. “Naik sangat signifikan dan estimasi perolehan devisa di sektor ini Rp. 144 Triliun,” kata Presiden pada pengantar rapat terbatas (ratas) tentang Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba, itu.
Pariwisata di Indonesia tahun 2015, lanjut Presiden tumbuh di atas pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya 4,4 persen dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6 persen. “Di Tahun 2016 ini, saya minta pertumbuhan di sektor pariwisata bisa lebih dipercepat dan kita akselerasi. Dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata dia yang pernah memimpin Kota Solo itu.
Sebagai mantan pengusaha, Presiden Jokowi berharap bahwa percepatan ini, bukan saja akan mendatangkan devisa namun bisa mengembangkan sektor UMKM, industri kreatif serta membuka lapangan kerja baru. Karena itu Presiden meminta Manteri Pariwisata, Arief Yahya untuk percepatan di 10 destinasi wisata prioritas. Yakni Toba (Sumut), Tanjung Kelayang (Belitung), Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (Lombok), Labuhan Bajo (NTT), Wakatobi (Sultra), dan Morotai (Maltara).
"Diperlukan sebuah kecepatan terobosan baik regulasi maupun pekerjaan-pekerjaan di lapangan sehingga hasilnya segera bisa kita nikmati,” ujar Presiden.
Khusus Danau Toba, Presiden meminta, “Perkuat konektivitas, aksesibilitas, baik yang berkaitan dengan pelabuhan, dengan bandara dan dengan jalan," instruksi Presiden yang diamini Menpar Arief Yahya.
Pengembangan pariwisata harus betul-betul terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaannya. Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa beberapa minggu yang lalu telah dilakukan kunjungan ke Danau Toba oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki, Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menhub Jonan dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Rapat di Danau Toba itu juga dihadiri oleh Gubernur Sumut dan 7 Bupati di kawasan Danau Toba.
"Kita harapkan, segera ditindaklanjuti di lapangan dan saya juga menekankan agar disiapkan branding untuk pemasarannya, pelayanan-pelayanan yang berstandar internasional, atraksi-atraksi seni budaya dengan koreografi yang baik, desain yang menarik yang mempunyai kelas,” pinta Presiden.
Menpar Arief Yahya pun mengangguk, sebagai isyarat untuk siap "tancap gas" bersinergi dengan Kementerian, Lembaga dan Badan lain yang terkait. "Instruksi Pak Presiden Jokowi sangat tegas, sinergi dan kolaborasi yang baik akan membantu mempercepat pengembangan 10 destinasi itu. Tujuh bupati di Toba juga sudah siap untuk mewujudkan "Bali" baru di Sumatera Utara itu, dengan ikon Danau Toba," tambah Menpar Arief Yahya.
JAKARTA - Presiden Jokowi ngebut menyiapkan 10 "Bali-Bali" baru. Setelah membahasnya dalam Ratas (Rapat Terbatas) 7 menteri dan 2
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia