Pemerintah Kebut Proyek 35 Ribu Megawatt

jpnn.com - JAKARTA – Proyek pembangkit listrik 35 ribu mw yang berjalan lamban sempat menampar muka Kementerian ESDM. Mereka ditegur Presiden Joko Widodo karena lambannya proyek itu.

Tapi, teguran itu tampaknya sudah menjadi cambuk.  Sejak awal Juni berbagai proyek listrik diresmikan presiden bersama PLN dan Kementerian ESDM. Yang terbaru, Jokowi melakukan groundbreaking mobile power plant (MPP) berkapasitas 50 mw di Kabupaten Lombok Barat.

Lantas, presiden meninjau pengoperasian PLTDG Pesanggaran, Bali. Bagian dari proyek 35 ribu mw itu akan memperkuat sistem kelistrikan Lombok. ’’Rasio elektrifikasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju 100 persen di 2020,’’ ujar Dirut PLN Sofyan Basir.

Dia menambahkan, kini kelistrikan di NTB terdiri atas tiga sistem terpisah. Yaitu, sistem Lombok, Sumbawa, dan Bima. Yang terbesar adalah sistem Lombok dengan beban puncak sampai 212 mw dengan daya mampu pasokan 219 mw per Juni 2016.

Dengan tambahan 50 mw dari MPP Lombok, keandalan daya pasok sistem Lombok tentu bertambah. Rasio elektrifikasi Lombok malah meningkat jadi 78,16 persen pada Desember nanti.

Saat ini rasio elektrifikasi di Lombok baru 73,83 persen per April lalu. ’’Semoga meningkatnya rasio elektrifikasi bisa menjadi katalisator peningkatan perekonomian masyarakat,’’ kata Sofyan.

MPP, lanjut dia, menjadi pilihan tepat untuk segera menambah pasokan kelistrikan di beberapa daerah. Alasannya, proses pengerjaan tidak butuh waktu lama karena sekitar 5–6 bulan sampai beroperasi.

MPP Lombok dibangun sejak 8 Februari dan kini mencapai 70 persen. MPP berbahan gas juga memberikan keuntungan tersendiri bagi PLN karena lebih murah daripada fosil. ’’Potensi penghematannya bisa mencapai Rp 26 miliar per tahun,’’ jelasnya.