Pemerintah Kebut Sistem Perijinan Elektonik

JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa program Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) bakal segera diterapkan di daerah. Untuk tahap awal, sebagai pilot project SPIPISE diberlakukan di Batam.

Dengan layanan baru yang merupakan pengembangan dari , Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu maka proses pemberian ijin bidang penanaman modal terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam bakal semakin cepat.

Untuk menggesa realisasi program SPIPISE tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, Walikota Batam Ahmad Dahlan, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Mustofa Widjaja, menandatangani sebuah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Penandatanganan MoU dilakukan di kantor Depdagri, Jakarta, Rabu (23/12) petang dan disaksikan langsung oleh Mendagri gamawan Fauzi selaku fasilitator.

Mendagri Gamawan Fauzi saat memberi sambutan usai penandatanganan MoU itu mengatakan, penerapan sistem elektronik itu merupakan salah satu cara agar inmvestor lebih mkudah dan cepat dalam mengurus perijinan. "Ini langkah maju. Saya sudah paparkan ini di depan rapat gubernur di Pekanbaru. Mereka tanya kapan dapat giliran (penerapan SPIPISE) di daerah masing-masing," ucap Gamawan sembari tersenyum. Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Mustofa Widjaja nampak mengangguk-angguk sembari tersenyum mendengar sambutan Mendagri.