Pemerintah Kebut Sistem Perijinan Elektonik

Lebih lanjut Mendagri memaparkan, pihaknya baru saja bertemu dengan wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Teten Masduki. "Mereka menyampaikan bahwa salah satu peningkatan indeks persepsi korupsi bukan sekedar menangkap orang, tetapi bagaimana cara menangani perijinan," sambung Mendagri.

Mendagri menegaskan, program itu sebenarnya tidak hanya dikhususkan untuk Batam. "Ini bukan sekedar untuk Batam dalam kepentingan investasi semata, tetapi juga untuk mengangkat indeks persepsi korupsi secara nasional. Jadi kita terapkan sistem elektronik di daerah investasi yang penting," tandas Mendagri.

Walikota Batam Ahmad Dahlan menjanjikan dengan penerapan sistem baru itu pihaknya akan mempersingkat waktu perijinan. "Intinya kita mau memperketat waktu dan mengurangi mata rantai. Targetnya mempersingkat waktu seminimum mungkin," ujar Dahlan.

Sedangkan Mustofa Widjaja menjanjikan program SPIPISE ini bukan hanya untuk mempersingkat perijinan, tetapi juga dimaksudkan agar pertemuan antara investor yang hendak mengajukan ijin dengan aparatur Badan Pengusaha Kawasan bisa dikurangi. "Istilah kerennya papperless office," ujar Mustofa.