Pemerintah Klaim Sudah Berikan Pendampingan Hukum Pada Frans-Dharry

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memastikan akan memberikan pendampingan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Malaysia, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu. Pendampingan hukum itu dilakukan melalui pengacara khusus sampai tingkat kasasi untuk membebaskan kedua TKI tersebut.

   

"Pemerintah telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum. Hal ini dilakukan secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara mereka bekerja. Apalagi TKI yang terancam hukuman mati, pasti dibela," kata Kepala Pusat Humas Kemnakertrans, Suhartono di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (24/10).

Suhartono menyebutkan, pihaknya selama ini sudah mengambil langkah-langkah pendampingan dan perlindungan terhadap kasus hukum yang mengakibatkan Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, dua TKI asal Kalimantan Barat yang terancam hukuman mati.

Frans Hiu, 22 tahun, dan Dharry Hiu, 20 tahun, dua WNI asal Pontianak, Kalimantan Barat, divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor. Keduanya didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India pada 3 Desember 2010 lalu. Hakim tunggal Nur Cahaya Rashad mengabulkan dakwaan jaksa penuntut umum Zainal Azwar. Mereka dijerat Pasal 302 Undang-Undang Pidana Malaysia dengan hukuman maksimal gantung sampai mati.