Pemerintah Klaim Tidak Ada Lagi KKN dalam Seleksi CPNS

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS dipersepsikan sebagai salah satu sektor yang rentan korupsi.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman penyebab utama seleksi CPNS masih dipersepsikan rentan korupsi. Hal itu karena warisan persepsi. Mereka berpikir kelulusan ditentukan karena sogokan atau koneksi seperti zaman dulu.

"Praktik korupsi pada seleksi CPNS bukan kondisi real saat ini. Banyak masyarakat terkecoh oleh iming-iming oknum/calo yang menawarkan seolah-olah bisa membantu menjadikan CPNS," kata Herman, Jumat (21/7).

Pasca terbitnya UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kebijakan dan manajemen ASN termasuk dalam fase rekrutmen telah berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang relatif bebas dari KKN. Implementasinya antara lain dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Mulai dari pengusulan formasi melalui e-formasi, pendaftaran secara online, serta pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Seleksi CPNS sepenuhnya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang hasilnya secara real time dapat dimonitor. Mulai tahun ini, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) juga akan menggunakan CAT. “Kalau pakai CAT sulit dimanipulasi. Pelaksanaannya sangat fair,” jelasnya.

Terkait masih adanya penipuan seleksi CPNS dari oknum yang meminta sejumlah uang, Herman meminta partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial guna memastikan tidak ada oknum yang melaksanakan praktik KKN.

"Sebaik apapun sistem yang dibangun, kemungkinan terjadi penyimpangan itu ada. Karena itu kami mohon peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial," pungkasnya.(esy/jpnn)