Pemerintah Klaim Warga Jogja Setuju Pilkada

JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewakili pemerintah pusat masih ngotot bahwa opsi pemilihan gubernur langsung merupakan salah satu aturan yang harus masuk keistimewaan Jogjakarta. Bahkan, Kemendagri mengklaim, opsi penentuan gubernur lewat pilkada itu didukung warga Jogjakarta berdasar hasil survei.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan setelah mengikuti diskusi bertema Daerah Istimewa Kecewa di Jakarta kemarin (4/12). Mengapa pemerintah tidak mengubah pikiran setelah mendengar aspirasi warga Jogja? Djohermansyah membantah pemerintah tidak akomodtif dengan sikap masyarakat. "Oh nggak (mengabaikan, Red) dong. Hanya aspirasi bagaimana mengukurnya? Itu debatable," kata dia saat dicegat wartawan.

Jika ukuran aspirasinya survei, Djohermansyah menyatakan bahwa Kemendagri memiliki bukti bahwa masyarakat Jogja memilih pilkada. "Kami punya data survei, 71 persen rakyat Jogja menghendaki pemilihan langsung. Itu contohnya," ujar dia. Survei tersebut, kata dia, dilakukan pada 2010. Dia menilai, survei itu dibuat untuk mengetahui pendapat warga Jogja terkait dengan pemilihan langsung. "Ini untuk kepentingan pemerintah ya," jelasnya.

Masyarakat Jogja mana yang disurvei? Djohermansyah menyampaikan jawaban yang berbelok-belok. "Itu survei yang pernah saya baca, itu ada opsi 71 persen dukung pemilihan langsung," jelasnya. Dia buru-buru menyatakan bahwa survei tersebut bukanlah survei dari Kemendagri. "Saya pernah baca. (Tapi) itu lupa survei dari mana," tandasnya.