Pemerintah Kok Gak Kompak Soal Moratorium UN?
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait moratorium Ujian Nasional (UN).
Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy malah dianulir sendiri oleh pemerintah selepas rapat kabinet kemarin.
“Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” jelas Fikri jelang rapat kerja dengan Mendikbud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (8/12).
Fikri menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah hal yang tidak baik.
Karena menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.
"Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian wapres menyatakan menolak proposal mendikbud itu,” jelas Fikri.
Karena itu pihaknya berharap Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait moratorium Ujian Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mayjen Yusri Nuryanto Ungkap Jumlah Anggota TNI Terlibat Narkoba Selama 2022-2024
- Dukung Asta Cita, Ini Kinerja Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta Sepanjang 2024
- Solidaritas Pangan Dunia: Program ‘Grain from Ukraine’ Membantu Negara Terdampak Krisis
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Bagi Honorer TMS Sudah Buka, tetapi Ribuan Orang Gagal Daftar
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami