Pemerintah Kok Gak Kompak Soal Moratorium UN?
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait moratorium Ujian Nasional (UN).
Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy malah dianulir sendiri oleh pemerintah selepas rapat kabinet kemarin.
“Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” jelas Fikri jelang rapat kerja dengan Mendikbud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (8/12).
Fikri menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah hal yang tidak baik.
Karena menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.
"Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian wapres menyatakan menolak proposal mendikbud itu,” jelas Fikri.
Karena itu pihaknya berharap Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait moratorium Ujian Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Pemuda Muhamadiyah Harus Siap Hadapi Tantangan Politik Menuju Indonesia Emas 2045
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini