Pemerintah Kongo Pelajari Pengelolaan Gambut Indonesia

jpnn.com, PONTIANAK - Selama dua hari delegasi pemerintah Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo melaksanakan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan The 3rd Meeting of the Partners of Global Peatlands Initiative (GPI-3) yang diselenggarakan oleh United Nations on Environment Programme (UNEP) di Brazzaville pada Maret 2018.

Pada pertemuan tersebut, paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tentang pengelolaan ekosistem gambut Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari 50 negara peserta.

Pertemuan itu sendiri menghasilkan Deklarasi Brazzaville di mana pemerintah Kongo dan Indonesia menyepakati kolaborasi dan kerja sama yang mendalam terkait pengelolaan gambut berkelanjutan.

Lembah Gambut Kongo (Congo Basin) merupakan ekosistem gambut dengan luasan terbesar kedua di dunia dan memiliki potensi menyerap karbon setara dengan tiga tahun emisi gas rumah kaca global.

Kehadiran pemerintah Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo ke Indonesia untuk mempelajari pengelolaan gambut.

Hadir memimpin delegasi pemerintah Republik Kongo adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Pariwisata Republik Kongo,  Arlette Soudan-Nonaults didampingi oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Demokratik Kongo, Mr. Jose Ilanga Lofonga.

Pada kunjungan kerja ke Markas Manggala Agni Daops Pontianak, Sabtu (27/10), Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan berbagi pengalaman terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).