Pemerintah-KPK Selaraskan Strategi Pencegahan Korupsi

jpnn.com - jpnn.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki dan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro. Mereka membahas penguatan kerja sama pencegahan korupsi yang selama ini telah berjalan.

Penguatan kerja sama dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

"Kami akan menyempurnakan perpres itu, sesuai prioritas-prioritas pemerintah. Akan ada satu agenda tunggal strategi pencegahan korupsi yang selama ini antara KPK dan pemerintah tidak satu agenda, dan sekarang kita satu agendakan," kata Teten di kantornya, Jakarta, Jumat (3/3).

Kemungkinan, kata mantan salah satu pendiri ICW itu, akan ada Perpres baru menggantikan regulasi era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Nantinya, akan ada Sekretariat Bersama yang berkantor di KPK.

Mengenai sasaran penguatan kerja sama ini, ada tiga sektor yang disasar. Ketiganya adalah bidang pengadaan, perizinan dan tata niaga, serta penerimaan negara. "Ketiga hal itu prioritas pencegahannya," tambah Teten.

Agus Raharjo menyebutkan bahwa perbaikan Perpres tersebut perlu dilakukan mengingat cakupannya selama ini terlalu luas.

"Sebelumnya terlalu luas, terlalu banyak sehingga melihat kinerjanya apalagi kalau kita lihat utamanya adalah IPK (Indeks Persepsi Korupsi-red), IPK naikknya terlalu lambat," jelas Agus.

Sementara Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, fokus kerja sama ini adalah pencegahan korupsi di tiga sektor tadi.