Pemerintah Kukuh Gubernur Jogja Dipilih Langsung

"Kalau dari sisi politik praktis, tolong dicatat tebal-tebal oleh saudara-saudara para insan pers, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan di republik ini, saya berpendapat, untuk kepemimpinan dan posisi gubernur DIJ lima tahun mendatang, yang terbaik, dan yang paling tepat, tetap Saudara Sri Sultan HB X. Ini posisi saya, sebagai presiden," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Jumpa pers di Istana Negara, termasuk peristiwa tak lazim dalam pemerintahan SBY. Biasanya, SBY melakukan jumpa pers di Kantor Presiden, atau sesekali di depan ruang rapat Kantor Presiden atau di taman dalam Istana. Dengan jumpa pers di Istana Negara, SBY berdiri di depan latar belakang peta Indonesia yang cukup mencolok dengan warna kuning emas yang dilukis di atas warna dasar hijau gelap. Jika di Kantor Presiden, latar belakang jumpa pers adalah gambar Istana. Jumpa pers disaksikan seluruh menteri, yang akan mengikuti rapat kabinet paripurna membahas RUU Keistimewaan Jogjakarta di Kantor Presiden.

Dukungan terhadap Sultan untuk menjadi gubernur lima tahun mendatang, kata SBY, juga akan ia lakukan dalam kapasitas sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat. "Sebagai ketua dewan pembina sebuah partai politik, tentu saya akan mengalirkan pandangan dan pendapat ini sebagai garis politik partai yang saya bina," kata SBY.

Polemik revisi RUU Keistimewaan Jogjakarta mengemuka setelah SBY menyampaikan pernyataan dalam pengantar rapat kabinet terbatas bidang politik hukum dan keamanan, yang salah satunya membahas revisi RUU itu. Kala itu, SBY mengatakan, revisi RUU Keistimewaan Jogjakata harus memperhatikan tiga pilar. Pertama, sistem nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, keistimewaan Jogjakarta harus tampak dalam struktur pemerintahan. Ketiga, tidak mengabaikan negara hukum dan demokrasi.