Pemerintah Kukuh Gubernur Jogja Dipilih Langsung

"Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi, democratic values, tidak boleh diabaikan, karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan dengan baik konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi. Saya yakin akan bisa kita temukan satu pranata yang tiga-tiganya bisa dihadirkan, sistem nasional atau keutuhan NKRI," kata SBY kala itu.

Kata "monarki" dalam pernyataan SBY itu lah yang dipermasalahkan sebagian kalangan. Untuk mengklarifikasi, dengan mengintip catatan di iPad miliknya, SBY kemarin membacakan penuh transkripsi pidato pengantar rapat 26 November yang terkait revisi RUU Keistimewaan Jogjakarta.

SBY mengatakan, yang dilakukan pemerintah untuk memasukkan format keistimewan Jogjakarta dalam revisi RUU, tidak terkait dengan politik praktis. Pemerintah bersama DPR, kata presiden, akan merancang revisi RUU yang utuh dan menyeluruh mengenai keistimewaan Jogjakarta dan selama ini belum diatur secara eksplisit.

Sehingga, kata SBY, revisi RUU Jogja tidak hanya membahas mengenai kedudukan, kekuasaan, masa jabatan, dan cara pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIJ, yakni apakah dipilih secara demokratis atau otomatis ditetapkan. Namun, juga memuat hal lain yang juga penting. Seperti, "tentang penghormatan, perlakukan khusus dan peran istimewa bagi pewaris kesultanan dan pakualaman secara permanen, selamanya. Kita atur sekaligus dalam undang-undang," kata SBY.