Pemerintah Lamban Respon Gelombang PHK

jpnn.com - JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan lambannya respons pemerintah dalam menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Sebab, pemerintah baru bergerak setelah adanya isu mengenai PHK pada perusahaan elektronik di Indonesia.

Kelanjutan gelombang PHK tersebut bisa saja berasal pada perusahaan sektor otomotif. Seperti perusahaan elektronik, iklim penjualan kendaraan juga lesu tahun lalu. 

Ketua KSPI Said Iqbal  moncontohkan, penjualan sepeda motor pada semester satu 2015 hanya mencapai 3,59 juta unit. Angka itu menurun 31,7 persen dibanding penjualan sepeda motor semester satu 2014 sebanyak 4,73 juta unit. 

’’Potensi PHK ini akan terjadi pada industri komponen automotif dan sepeda motor. Mungkin karyawan tetap masih aman. Tapi, banyak juga karyawan kontrak di perusahaan otomotif yang tidak aman. Biasanya, kontrak mereka tidak diperpanjang,’’ imbuhnya.

Menurut dia, pemerintah baru melakukan tindakan setelah adanya isu penutupan pabrik dari Panasonic dan Toshiba. 

’’Yang dipersoalkan bukan manajemen perusahaan, tapi pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa melakukan kebijakan antisipasi. Misalnya dengan insentif pajak, penyesuaian tarif listrik, dan lainnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menolak memberikan respons terhadap tuduhan tersebut. Dia hanya menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan konfirmasi terkait gelombang PHK tersebut. Terkait sikap dan solusi pemerintah, dia menolak untuk memberikan pernyataan. (bil/end/sam/jpnn)