Pemerintah Masih Bingung Tentukan Pilihan

Teknis pembatasan lain yang harus segera dimulai adalah konversi BBM ke bahan bakar gas. Namun, upaya itu membutuhkan waktu lama. Sebab, infrastruktur pendukung seperti pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) harus disiapkan terlebih dahulu. Jero mengatakan, pemerintah pusat telah membuat nota kesepahaman dengan penyedia gas dan para gubernur, bupati, dan walikota untuk mempermudah pemberian izin pendirian SPBG.

Teknis pembatasan BBM bersubsidi yang sudah pasti bisa langsung dilaksanakan baru yang terkait internal pemerintah. Yakni, larangan mobil pelat merah menggunakan BBM bersubsidi. "Mobil pemerintah itu tidak boleh menggunakan premium, semua harus Pertamax," tegas Jero.

Larangan tersebut baru diberlakukan di Jabodetabek. Daerah lain dianggap belum siap karena tidak setiap pom bensin menyediakan Pertamax. Pembatasan subsidi energi lain adalah penghematan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Upaya lain adalah larangan penggunaan BBM bagi pembangkit listrik baru.

Jero mengatakan, tanpa pembatasan BBM bersubsidi, anggaran pemerintah pasti jebol. Tahun lalu saja konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,7 juta kiloliter. Padahal, tahun ini kira-kira akan ada tambahan 8 juta motor baru. Juga, akan ada tambahan 1 juta mobil baru. Target kuota 40 juta kiloliter tidak akan tercapai tanpa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.