Pemerintah Masih Hitung Ulang Harga Minyak Dunia
JK: Tak Mungkin Membuat Kebijakan yang Merugikan Masyarakat
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap saat ini pemerintah masih harus menghitung ulang harga minyak dunia untuk menyesuaikan dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Jika tidak, ujarnya, akan berpengaruh pada nilai rupiah.
"Minyak 80 USD itu tentu hitungannya jadi lain lagi. Pada saat yang sama rupiah melemah, jadi yang diimpor itu juga naik harganya akibat rupiah, jadi kita hitung kombinasinya. Berapa persen naik, katakanlah akibat rupiah berapa persen musti dipertahankan minyak mentah gitu kan," ujar JK dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, (14/11).
Terkait itu, JK juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bersikap ragu-ragu dalam menentukan kebijakan harga BBM bersubsidi tersebut. Pemerintah, ujarnya, membuat kebijakan yang tidak sampai merugikan masyarakat.
"Kalau kita kita naikkan tinggi pada saat harga turun tentu tidak bagus juga untuk masyarakat. Kita sesuaikan dengan keadaan saat itu. Bahwa nanti naik lagi melonjak, tentu kita pikir ulang lagi," sambung JK.
Sementara itu menanggapi harga sembako yang turut melonjak akibat isu kenaikan harga kenaikan BBM bersubsidi, JK langsung menampiknya. Menurutnya, harga sembako naik dengan berbagai alasan. Bukan hanya karena wacana kenaikan harga BBM.
"Bisa karena ini musim kering sehingga cabai atau sayur tak bisa tumbuh, kemudian karena barang impor rupiah melemah, sebagian akibat perkiraan BBM naik.Tapi itu hanya hal-hal tertentu yang ada hubungan dengan angkutan dan minyak. Seperti cabe-cabean itu kelangkaan karena karena musim kering," pungkas JK. (flo/jpnn)
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap saat ini pemerintah masih harus menghitung ulang harga minyak dunia untuk menyesuaikan dengan rencana
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dinas Pertamanan DKI Temukan Penebangan Pohon Tanpa Izin di Menteng
- Warga Timor Tengah Selatan Serahkan Senjata & Peluru Aktif ke Korem Wira Sakti
- Prakiraan Cuaca Hari Ini 19 November: Hujan Guyur Mayoritas Kota Besar di Indonesia
- Nelayan yang Hilang di Bangka Barat Sudah Ditemukan, Jasadnya Tak Utuh
- Pakar Hukum Sebut Kasus Korupsi Timah Hanya Bisa Diselidiki Polisi & PPNS ESDM
- Brigjen TNI Antoninho Sampaikan Pesan KSAD Tentang Netralitas Prajurit TNI AD Menjelang Pilkada Serentak 2024