Pemerintah Masih Seleksi Lima Provinsi

Peluang kelima provinsi itu sendiri, masih menurut Zulkifli, sama besarnya, lantaran memang merupakan daerah yang memiliki kawasan hutan yang perlu mendapatkan perhatian serius sebagai paru-paru dunia. Namun katanya pula, kesiapan pemerintah daerah menjadi hal yang terpenting dari keputusan Presiden nantinya.

"Jangan sampai nanti saat kita tidak memberi izin tebang, ternyata masih tebang. Karena itu, kesiapan Pemda, baik Bupati dan Gubernur-nya, harus siap. Untuk kelima provinsi ini, Bupati dan Gubernur-nya sudah siap semua," kata Zulkifli.

Dikatakan Menhut, tindaklanjut dari LoI moratorium hutan antara pemerintah Indonesia dan Norwegia sendiri, sebelumnya telah ditanggapi oleh Presiden dengan mengeluarkan sembilan (poin) strategi untuk menyukseskan kerjasama tersebut. Yang pertama adalah membentuk sebuah badan yang memiliki kredibilitas dan bersifat transparan, kedua yakni pembentukan institusi dan sistem monitoring, serta reportasi dan verifikasi yang kredibel dan diakui masyarakat internasional.

Ketiga, penyusunan rencana aksi nasional (RAN) 2010-2011. Lalu keempat, segera menerapkan moratorium izin pengusahaan hutan baru yang akan berlaku selama dua tahun. Kelima, pengiriman tim ke Brazil untuk mencari masukan agar sistem yang disusun bisa efektif. Keenam, melakukan komunikasi dengan dunia usaha, lalu yang ketujuh adalah melakukan konsultasi pusat dan daerah untuk menciptakan hubungan yang bersinergi dalam program itu.