Pemerintah Maunya Apa? Larang Mudik, Tetapi Sanksinya Belum Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna mengaku penasaran dengan sanksi yang diterapkan pemerintah pada orang yang membandel tetap mudik, meskipun telah dilarang.

Pasalnya, hingga saat ini Kementerian Perhubungan belum mengungkapkan sanksi bagi pelanggar mudik.

Begitu pun Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) yang mengaku masih membahas soal sanksi.

Menurut dia, sanksi perlu dibuat pemerintah ke orang yang nekat mudik. Sebab, kebijakan melarang mudik tidak bakal efektif tanpa sanksi.

"Saya mau tahu sebetulnya, sanksi apa yang paling tepat dijatuhkan ke yang mudik. Kementerian Perhubungan bilang sanksi akan diberikan ke otoritas Korlantas Polri. Korlantas juga harus memperjelas sanksinya," kata Yayat dalam diskusi virtual dengan tema "Menyoal Efektivitas Larangan Mudik Lebaran", Rabu (22/4).

Di sisi lain, ucap dia, penerapan sanksi ini bakal menjadi dilema pemerintah dan kepolisian. Sebab, sanksi bagi pelanggar tidak mungkin berupa penahanan.

"Kalau menahan susah, kalau masukkan ke penjara, penjara justru mengeluarkan orang," ucap dia.

Selain itu, ucap dia, sanski tidak seharusnya berupa denda. Pasalnya, banyak masyarakat yang saat ini merasakan kesulitan ekonomi pada masa pandemi virus corona (Covid-19) Dari situ, mereka memilih pulang ke kampung halamannya masing-masing.