Pemerintah Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan

Deputi Ferry Irawan menyampaikan keberadaan satgas ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi sekaligus pemantauan dan evaluasi agar semua pihak yang terlibat dapat belajar dari satu sama lain.

"Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci penting agar kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak pada inklusi keuangan perempuan,” tegasnya.

Urgensi mendorong inklusi keuangan perempuan didasarkan pada fakta bahwa perempuan masih kurang terlayani dibandingkan laki-laki perihal layanan keuangan.

Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2023 mencatat bahwa tingkat kepemilikan akun perempuan masih lebih rendah (74,3 persen) dibandingkan laki-laki (78,3 persen).

Persentase perempuan (88,1 persen) yang menggunakan produk dan layanan keuangan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki (89,3 persen).

SNKI sendiri telah menetapkan perempuan dan disabilitas sebagai kelompok sasaran dalam intervensi untuk meningkatkan inklusi keuangan.

“Perempuan adalah penopang ekonomi keluarga dan masyarakat, di Bank Indonesia sendiri kami telah menetapkan pilar pemberdayaan perempuan dalam strategi ekonomi keuangan inklusif,” ucap Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Anastuty.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan kehadiran layanan keuangan digital berpotensi mentransformasi layanan keuangan agar lebih inklusif.