Pemerintah Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan

Digitalisasi merupakan adalah game changer untuk memastikan inklusi keuangan, bagi perempuan, penyandang disabilitas dan penduduk perdesaan.

Dalam sesi diskusi, para panelis juga menggarisbawahi potensi digitalisasi untuk menjembatani kesenjangan akses dan layanan keuangan, baik antara perempuan dan laki-laki juga antara perdesaan dan perkotaan.

Kepala Kantor dan Direktur Regional Asia Tenggara Women’s World Banking Christina Maynes dalam paparannya menyebutkan kesenjangan gender masih terjadi di sektor UMKM digital, di mana hanya 44 persen pelaku UMKM perempuan digital yang berhasil mempertahankan bisnisnya selama 3-5 tahun.

Selain itu, pendapatan perempuan pelaku UMKM digital juga 22 persen lebih rendah daripada laki-laki.

Atas dasar tersebut, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara Women’s World Banking Vitasari Anggraeni mengatakan digitalisasi UMKM perempuan, termasuk perempuan disabilitas dan perdesaan menjadi prioritas ke depannya untuk terus dikawal.

Dia menyebut riset Women’s World Banking menemukan perempuan di perdesaan menjadi ujung tombak di mana layanan keuangan dapat diperluas.

"Dengan kolaborasi multipihak, kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut aksi-aksi yang tepat untuk mencapai tercapainya inklusi keuangan,” ujar Vitasari Anggraeni.