Pemerintah Menang, Arbitrase Tolak Gugatan Hesham Al Warraq
jpnn.com - JAKARTA - Majelis Arbitrase Internasional memenangkan Pemerintah Indonesia dalam perkara arbitrase terkait bailout Bank Century yang diajukan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq dalam sidang putusan 15 Desember 2014.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, putusan ini dikeluarkan setelah sebelumnya Majelis Arbitrase International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) juga mengeluarkan putusan yang sama, yaitu memenangkan Pemerintah Indonesia dalam gugatan yang diajukan oleh Rafat Ali Rizvi.
Tony menjelaskan, Kejagung mengajukan tuntutan pidana terhadap Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi, yang telah melarikan uang senilai lebih dari US$ 300 juta dari Bank Century, berdasarkan ketentuan UU Anti Korupsi dan UU TPPU.
Tony menambahkan, kedua orang itu tidak hadir di persidangan sehingga keduanya diadili secara in absentia.
Hesham Al Warraq bahkan mengajukan klaim terhadap Pemerintah Indonesia pada Tahun 2011 sebesar USD 19,8 juta, dengan mengacu kepada Perjanjian Investasi Antar Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) meminta ganti rugi atas tindakan Indonesia yang dianggap telah melakukan ekspropriasi atas sahamnya di Bank Century.
"Sehubungan dengan klaim dimaksud, Majelis Arbitrase sepakat untuk menolak gugatan Hesham Al Warraq perihal ekspropriasi," kata Tony kepada wartawan di Kejagung, Rabu (24/12).
Selain itu, Tony menambahkan, majelis pun menolak untuk memeriksa gugatan Hesham Al Warraq kalau dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment).
Dalam putusan itu, Tony menambahkan bahwa majelis berpandangan perjanjian OKI mewajibkan setiap investor untuk menahan diri dari seluruh tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau moral atau yang dapat merugikan kepentingan umum.
JAKARTA - Majelis Arbitrase Internasional memenangkan Pemerintah Indonesia dalam perkara arbitrase terkait bailout Bank Century yang diajukan salah
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan
- Trisya Suherman: Lukisan Go Green Taruparwa Bisa jadi Penyemangat Para CEO
- Seniman Papua Bawa Pesan Ekologis di Jakarta Biennale 2024
- Masih Terima Endorsement Meski Sudah Jadi Pejabat Negara, Raffi Ahmad: Kan Enggak Ada Larangannya
- Anak Muda Indonesia Pendiri Desa Bumi Jadi Pembicara di Diskusi PBB