Pemerintah Mendorong Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia sedang bertransformasi menuju ke penggunaan green transportation dan transportasi massal berbasis baterai, baik motor, mobil, dan kendaraan umum lainnya.
Untuk itu pemerintah mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Perkembangan bus listrik sendiri di Indonesia cukup signifikan, banyak operator bus beralih ke bus listrik. Pemerintah Indonesia kini sedang mempersiapkan dan mempercepat pengembangan kendaraan listrik. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.
Menurut Dodon Mutiara Ramlie, Pihak ABB Sakti Industri akan membuat sebuah unit pengisian bahan bakar listrik yang ada di kawasan Serpong.
“ABB nantinya menyerahkan stasiun pengisian DC Terra 24 CJG untuk dipasang di Laboratorium Nasional Teknologi Konservasi Energi, Serpong. Unit pengisian daya adalah solusi multi-outlet hemat biaya untuk mengisi daya mobil AC dan DC dalam 30 hingga 120 menit.
Dia menerima hampir 25 persen dayanya dari sumber surya terbarukan,” ungkap Dodon Mutiara Ramlie.
Indonesia berfokus pada pengembangan bus listrik di mana dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi kebutuhan konsumsi bahan bakar fosil.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), juga sedang menyiapkan roadmap transportasi darat menggunakan armada bus listrik berbasis baterai. Pada 2040 – 2055 ditargetkan angkutan umum perkotaan sudah 100% berbasis listrik dan merata di kota besar.
Pemerintah kini tengah mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
- Geely Siap Berinvestasi dalam Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia
- Mewujudkan Transportasi Hijau Terpadu Perlu Kolaborasi Multi-Pihak
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini