Pemerintah Mengkaji Daerah yang Boleh Diberikan Pelonggaran PSBB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Daerah-daerah yang akan diberikan pelonggaran PSBB harus memiliki penyebaran virus Corona terendah.

"Gugus Tugas memberikan beberapa masukan yang pertama tentang pentingnya prakondisi melalui survei kajian riset," kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo melalui telekonferensi, Senin (18/5).

Doni menerangkan pihaknya tengah menyusun strategi menghadapi kehidupan baru di tengah pandemi virus Corona. Terlebih, kata Doni, belum ada satu pun lembaga resmi yang menyatakan kapan Covid-19 berakhir.

"Termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan Covid," kata dia.

Doni mengaku pihaknya tengah melihat data di lapangan untuk membuat kebijakan pelonggaran PSBB.

"Tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau dan kalau kami lihat dari 34 provinsi di Indonesia ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah," jelas dia.

Meski begitu, Doni menyadari kebijakan itu harus disusun dengan kajian melalui data yang valid. Dengan begitu kebijakan pelonggaran PSBB yang keluar tidak akan keliru.

"Demikian juga menyangkut masalah tingkat kepatuhan masyarakat sehingga apabila diberikan kelonggaran pengurangan pembatasan maka tingkat kepatuhan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan bisa tetap dilakukan. Kemudian prioritas yaitu lokasinya dan juga bidang apa yang akan dibuka serta simulasi yang perlu dilakukan," jelas dia.(tan/jpnn)