Pemerintah Menyicil Penurunan Harga PCR, Mengapa Bukan dari Awal?
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merasa heran dengan sikap pemerintah yang menyicil penurunan harga eceran tertinggi (HET) tes PCR. Di balik aksi penurunan harga itu, ICW pun menanyakan berapa sebenarnya modal tes PCR.
Peneliti ICW Wana Alamsyah meminta pemerintah membeberkan perhitungan penurunan tes PCR menjadi Rp 300 ribu. Wana meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mewakili pemerintah memberikan penjelasan.
"Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apa pun perihal jenis komponen dan besarannya," kata dia dalam keterangannya, Senin (1/11).
Wana mengatakan pemerintah telah berkali-kali menurunkan harga tes PCR. Namun anehnya, lanjut dia, setiap penurunan harga tidak pernah dibarengi dengan penjelasan perhitungan bea modal tes tersebut.
Hal itu menjadi pertanyaan harga HET tes PCR sekarang sudah Rp 300 ribu. Dengan kata lain, lanjut Wana, seharusnya harga itu sudah bisa diterapkan sejak awal pandemi Covid-19.
Tudingan permainan harga PCR bisa menyerang pemerintah jika alasan penurunan harga tidak dijelaskan.
"Sejak Oktober 2020 pemerintah diduga mengakomodasi sejumlah kepentingan kelompok tertentu," ujar Wana.
Wana menjelaskan masyarakat pun berhak mendapat pengetahuan dan informasi mengenai modal PCR.
"Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta dengan besaran persentasenya," tutur Wana. (tan/jpnn)
ICW merasa heran dengan sikap pemerintah yang menyicil penurunan harga eceran tertinggi tes PCR. Berapa harga modal sesungguhnya PCR?
Redaktur : Friederich
Reporter : Fathan Sinaga
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah