Pemerintah Minta ASN Pemprov Sumut Menjaga Netralitas di Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri bersama Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat koordinasi di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Rabu (13/12).
Rakor bertujuan mendukung prioritas pembangunan nasional dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya menyukseskan pelaksanaan pemilu, pilkada, serta PON XXI pada tahun 2024 di Sumut dan Aceh.
Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan pada tahun 2024 Provinsi Sumut akan melaksanakan dua agenda besar, yakni pemilu dan PON ke XXI Aceh dan Sumatera Utara.
"Pemilu serentak pada tahun 2024 merupakan agenda demokrasi terbesar di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara dan Aceh akan menjadi tuan rumah PON ke-XXI yang merupakan penyelenggaraan pertama kalinya dilaksanakan bersamaan di dua provinsi. Khusus bagi Sumatera Utara ini merupakan penyelenggaraan PON yang kedua kali setelah di tahun 1953," katanya.
Togap juga menegaskan arahan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pilkada.
“Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan pilkada untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya,” ujar dia.
Togap mengatakan dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban.
Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
Indikator keberhasilan Pemilu 2024 dan pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan.
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral