Pemerintah Minta Masyarakat Tunda Rencana Pulang Kampung
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akhirnya meminta agar masyarakat menunda sementara rencana pulang ke kampung halaman.
Imbauan ini untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran covid-19 yang disebabkan virus corona baru itu.
“Tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu bepergian yang jauh, tidak perlu kemudian bepergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh. Risiko akan sangat besar terkait hal itu,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam Konferensi Pers di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat (27/3).
Risiko penularan dan penyebaran covid-19 berpotensi makin tinggi apabila terjadi kontak dekat antarmasyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung menggunakan transportasi yang padat. Terlebih ketika tidak ada pembatasan jarak antarpenumpang, dan duduk berhimpitan di dalam kendaraan pribadi maupun transportasi publik.
Selain itu, Pemerintah juga meminta masyarakat untuk berlaku bijak terkait rencana untuk pulang kampung mengingat risiko penularan yang tinggi dan membawa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 ke wilayah-wilayah lain.
“Oleh karena itu bijak dalam merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan hati-hati, sebisa-bisanya ditunda sampai dengan kondisi menjadi lebih baik," tegas Yuri.
Persoalan mudik menjadi perhatian khusus pemerintah karena tidak ingin terjadi peningkatan drastis kasus yang positif terinfeksi Covid-19, serta menghindari penularan di masyarakat di wilayah lain.(fat/jpnn)
Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akhirnya meminta agar masyarakat menunda sementara rencana pulang ke kampung halaman.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pertamina Siap Layani Masyarakat Saat Nataru 2024-2025
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini