Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Calo
Sabtu, 21 Juli 2012 – 06:19 WIB

Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Calo
"Kalau ditemukan tindakan unsur criminal dimana oknum yang berjanji bisa memfasilitasi pengurusan formasi atau meluluskan tes pengangkatan CPNS dengan motif untuk memperoleh imbalan dalam bentuk uang, mohon untuk tidak ditanggapi. Atau mohon untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian serta menyampaikan pengaduan ke KemenPAN dan RB melalui Kotak Pos 5000," jelas Tasdik.
Tasdik mengungkapkan, modus penipuan yang digunakan para calo memang cukup beragam. Bahkan, dia menemukan banyak oknum yang melakukan penipuan dengan canggih. Tasdik mengisahkan, para oknum tersebut pada umumnya meminta uang dengan menjanjikan kelulusan bagi para pendaftar CPNS. Oknum tersebut akan mengaku mengenal pihak-pihak yang bisa membantu kelulusan tersebut.
"Padahal mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka tidak kenal siapa-siapa. Nanti kalau kebetulan memang pendaftar yang mereka mintai uang itu lulus, ya uangnya disimpan. Tapi kalau tidak lulus, ya uangnya dikembalikan ke yang bersangkutan. Jadi mereka ini semacam gambling. Modus tanpa resiko ini mulai banyak," ungkapnya.
Selain memberikan himbauan pada masyarakat, Tasdik menuturkan pihaknya juga bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa LSM lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman serta Badan Intelijen Nasional (BIN) juga ikut membantu melakukan pengawasan selama masa pengadaan CPNS tersebut. (Ken)
JAKARTA - Moratorium CPNS sejatinya baru berakhir pada Desember tahun ini. Namun, pemerintah membikin pengecualian dengan melakukan perekrutan Calon
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Berbelasungkawa Meninggalnya Paus Fransiskus, Hasto: Beliau Tokoh Perdamaian Dunia
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- KSBSI Pastikan Aksi May Day Bakal Berlangsung Damai Meski Suarakan Upah Bermasalah
- Ketum GP Ansor: Ganggu Ketahanan Pangan, Hadapi Banser Patriot!
- Mantan Penyidik KPK yang Dijuluki Raja OTT Dilantik Jadi Deputi di BPH
- Minta Harga Kontrak Baru Formula E Diturunkan, Pramono: Kalau Mau Diperpanjang, Dimurahin Dong