Pemerintah Mudahkan Pemasangan Listrik

jpnn.com - JAKARTA - Kinerja listrik di Indonesia menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang. Salah satunya kemudahan dalam memperoleh sambungan listrik. Untuk meningkatkan aspek tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal meningkatkan kemudahan dalam mendapatkan sambungan baru.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jarman mengatakan, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5/2014 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

Peraturan yang telah diketok tanggal 4 Februari tersebut bakal memangkas baik lama maupun biaya dalam proses pengajuan sambungan listrik baru.

"Secara resmi telah diatur prosedur mendapatkan listrik. Lamanya dipersingkat dari 120 hari menjadi 40 hari. Prosedur dipersingkat dari 6 menjadi 3 prosedur. Biaya juga turun 40 persen dari biaya semula," jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (16/2).

Dia menjelaskan, pemberlakuan peraturan tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kemudahan dalam mendapatkan akses listrik menjadi tolok ukur bagi dunia dalam berinvestasi. Hal tersebut ditunjukkan dalam survei yang dilakukan oleh World Bank mengenai kemudahan berbisnis (ease of doing business). Salah satu kategori dari ranking tersebut adalah getting electricity.

"Dengan penyederhanaan prosedur, kami harap peringkat kategori getting electricity Indonesia meningkat. Terakhir, Indonesia berada pada peringkat 121. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi pada 2015 nanti," jelasnya.

Namun, pemangkasan biaya dan waktu sambungan listrik tersebut harus dibarengi dengan kualitas yang baik. Karena itu, Jarman mengaku juga mengatur tentang akreditasi lembaga-lembaga yang terkait dalam pemasangan listrik. Lembaga tersebut antara lain Lembaga Inspeksi Teknik (LIT), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Berdasarkan permen, LIT dapat melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Kemudian, LSK akan melakukan sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT).