Pemerintah Naikkan PPN Pupuk, Politikus PKS Merespons Begini
Di satu sisi petani diminta untuk meningkatkan produksinya. Namun, di sisi lain petani juga ditekan dengan pungutan pajak tersebut.
Oleh karena itu, politikus senior PKS ini meminta kepada pemerintah harus memberikan kebijakan khusus terkait aturan pungutan PPN pada pupuk atau jika perlu dibatalkan.
Sejak awal janji-janji pemerintah soal kedaulatan pangan memang sudah dipertanyakan oleh beberapa kalangan dimulai dari kebijakan anggaran yang lemah, pengelolaan pupuk bersubsidi yang makin kacau hingga tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif akibat pembangunan infrastruktur.
Semua kegiatan tersebut ikut memberikan dampak negatif bagi pertanian nasional.
Seharusnya, kata Slamet, pemerintah mempunyai nurani kepada para petani. Petani bukan dinaikkan pajaknya akan tetapi justru harus diberikan keringanan pajak.(fri/jpnn)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS drh. Slamet menyatakan kenaikan PPN ini makin menekan kemampuan petani dalam melaksanakan aktivitas bercocok-tanam.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Dukungan Perluasan Lahan Tani 4 Juta Hektar & AUTP, Jasindo Berpengalaman Beri Perlindungan kepada Petani
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah