Pemerintah Optimistis Bisa Tekan Konsumsi BBM

jpnn.com - JAKARTA--Rencana pemerintah untuk menekan kuota subsidi BBM pada 2014 menuai kritik. Pasalnya, penekanan pertumbuhan dinilai tak sesuai dengan kondisi-kondisi tahun depan. Namun, pemerintah tetap mengaku yakin bisa memenuhi target tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, pihaknya bakal berupaya sepenuhnya untuk menjaga kuota BBM pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 sebesar 48 juta kl. Angka tersebut memang tak berbeda dengan kuota APBN-P 2013. "Kami akan cukup-cukupkan kuota yang tersedia," jelasnya di Jakarta, Jumat (27/9).

Dia menngaku target tersebut hampir pasti diraih jika pihaknya menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 secara konsisten. Bali dalam aspek peningkatan pengawasan, dan kampanye pemakai BBM bersubsidi yang berhak.""Semua tentunya punya cara pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif lagi. Lalu, kami juga ajak masyarakat yang mampu jangan beli BBM bersubsidi lah. Jadi ada kesadaran," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai cara-cara untuk menjamin tak ada penyalahgunaan BBM. Salah satunya, dengan pengendalian BBM melalui mekanisme pembelian memakai kartu nontunai. "Dengan kartu, maka masyarakat yang tidak berhak tidak membeli BBM bersubsidi lagi. Dengan ini, pengendalian bakal mempunya alat dan regulasi. Kalau lewat pemantauan saja kan tidak efektif," jelasnya.

Dia menjelaskan, rencana transaksi non-tunai untuk pembelian BBM bersubsidi ditempuh agar ada alat pengendalian secepatnya. Sebab, program RFID yang dilakukan Pertamina dan PT INTI masih molor karena permasalahan melemahnya nilai tukar rupiah. Selain itu, pengaplikasiannya juga lebih lambat.

"Masang chip ke depo memang enggak banyak. Paling-paling 30-40. Tapi ada 5.425 SPBU plus SBPUN yang juga perlu dipasaang. Jadi itu perlu waktu. Belum lagi. kendaraan bermotor 87 juta unit dan mobil 12 juta unit. Tolong kasih kesempatan pertamina dan kontraktor yang ditunjuk untuk" selesaikan," terangnya.

Sebelumnya, DPR sepakar dengan pemerintah mengenai kuota BBM sebanyak 48 juta kl. Hal tersebut untuk menekan nilai subsidi yang harus diberikan. Dalam rapat tersebut. anggaran subsidi BBM pada 2014 naik menjadi Rp 210,73 triliun. Berbeda dengan niat awal untuk memangkas subsidi, dana lebih tinggi dari subsidi BBM APBN-P 2013 senilai Rp 199,85 triliun.

Bahkan, subsidi BBM yang bakal dituangkan pada rancangan APBN 2014, itu di atas proyeksi dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus lalu, yakni sebesar Rp 194,9 triliun.